Penjelasan Mengenai Orde Baru – Apakah kalian pernah mendengar kata orde baru? Penjelasan mengenai Orde Baru memang cukup penting di ajarkan pada generasi saat ini. Orde baru merupakan suatu masa dimana kekuasaan Presiden Soekarno yang memimpin Indonesia, kini di ambil alih oleh Soeharto yang mana kekuasaan tersebut di serahkan dengan di tandatanganinya Surat Perintah Sebelas Maret atau yang juga di kenal dengan nama Supersemar.

Adapun masa Orde Baru yang berlangsung sejak tahun 1966 sampai tahun 1998 tersebut, ekonomi Indonesia berkembang dengan begitu pesat walaupun masih sering kali terjadi praktik korupsi yang merajalela serta pengekangan bagi kebebasan untuk berpendapat. Buat kalian yang ingin lebih jauh mengenal apa yang di maksud dengan masa Orde baru, berikut akan kami rangkum dan deskripsikan tentang penjelasan mengenai Orde Baru.

Penjelasan Mengenai Pengertian Orde Baru Dan Latar Belakangnya

Pengertian Orde Baru Secara Umum

Setelah pasca peristiwa G30S/PKI terjadi di tahun 1965, berlangsung pula peralihan kekuasaan pada tahun 1968 yang mana saat itu kekuasaan Presiden Soekarno di ambil alih oleh Jenderal Soeharto. Saat itu Ketua MPRS yang di pimpin langsung oleh Jenderal A.H. Nasution melantik Jendera Soeharto untuk menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 12 Maret 1967 dan mengukuhkannya pada Sidang Umum MPRS V pada tanggal 27 Maret 1968. Dan sejak itulah masa dari Orde Baru kini di mulai dengan Soeharto yang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang kedua.

Arti Orde Baru Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

Adapun arti dari Orde Baru menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) yakni sebuah sebutan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto yang telah menggantikan masa dari Orde Lama di era Presiden Soekarno. Orde Baru juga di awali dengan di tandatanganinya Surat Perintah Sebelas Maret atau yang di kenal dengan nama Supersemar. Orde Baru juga berlangsung sejak tahun 1966 hingga pada tahun 1998.

Latar Belakang Dari Orde Baru

Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, negara ini kian menjadi tidak stabil sejak tahun 1950 hingga tahun 1960-an. Walaupun saat itu juga di tahun 1949 Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, tampaknya tak membuahkan hasil yang baik dalam pemerintahan Republik Indonesia, yang mana saat itu keadaan politik dan ekonomi di Indonesia masih sangat labil dan juga terjadi persaingan antar kelompok politik yang ada.

Soekarno yang menyadari akan hal itu, kemudian mengambil keputusan yang mana sistem parlemen tersebut kini di gantikan dengan Demokrasi Terpimpin. Namun bukannya makin membaik, malah keadaan tersebut kemudian makin memperparah keadaan pemerintahan di Indonesia. Terlebih lagi saat itu juga terjadi persaingan antara Angkatan Bersenjata dan Partai Komunis Indonesia atau yang di sebut dengan PKI, yang mana saat itu PKI juga berniat untuk mempersenjatai diri.

Dengan adanya ketidakstabilan dalam sistem pemerintahan Indonesia kala itu, Partai Komunis Indonesia mulai memberontak dengan mengalihkan isu bahwa adanya Dewan Jenderal Angkatan Darat yang akan menggulingkan kedudukan Presiden. Oleh karena peristiwa tersebut, beberapa tokoh penting dalam Angkatan Darat harus merenggut nyawa oleh ulah PKI ini. Peristiwa itupun kini di kenal dengan nama G30S/PKI. Setelah pasca peristiwa tersebut berlangsung, para tokoh dan masyarakat Indonesia yang di tuduh tergolong dalam Partai Komunis tersebut mulai di bubarkan hingga di berantas. Dan sejak saat itulah masa kepemimpinan Soekarno semakin melemah.

Latar Belakang Digantinya Orde Lama Ke Orde Baru

Orde lama yang juga di kenal dengan sebutan Orla, merupakan masa dimana Presiden Soekarno masih menjabat sebagai Presiden Indonesia, dan kemudian di gantikan oleh Orde Baru yang juga di sebut dengan Orba, dimana Soeharto di tunjuk langsung untuk menggantikan kepemimpinan dari Soekarno saat itu. Pergantian dari Orde Lama ke Orde baru tersebut juga di dasari oleh ketidakstabilan yang ada pada sistem pemerintahan Indonesia, yang mana Soekarno juga telah mulai melemah dalam memimpin dan berpolitik. Pergantian masa ini juga di sebabkan oleh pasca terjadinya Peristiwa G30S/PKI yang tentunya di dalangi oleh beberapa tokoh PKI yang membuat Indonesia semakin menjadi kacau.

Menurut Soeharto saat itu, semua tokoh yang termasuk dalam Partai Komunis Indonesia haruslah di binasakan dan tak boleh di sisakan. Oleh karena itulah masyarakat juga tak tinggal diam dan memulai revolusi untuk mengangkat Soeharto menjadi pemimpin tertinggi di Indonesia. Saat itu Soekarno di anggap sudah melemah dan tidak dapat membuat keputusan yang baik akan Partai Komunis ini, maka dari itu ia kemudian di singkirkan dari jabatannya. Pergantian ke Orde Baru ini juga semakin di perkuat dengan di tandatanganinya Surat Perintah Sebelas Maret yang juga di sebut dengan Supersemar. Adapun isi surat ini merupakan sebuah perintah bahwa jabatan Presiden dari Soekarno resmi di berikan kepada Soeharto.

Penjelasan Mengenai Orde Baru Serta Kelebihan Dan Kekurangannya

Kelebihan Sistem Pemerintahan Masa Orde Baru

Terdapat beberapa kelebihan pada sistem pemerintahan di masa orde baru, yang di antaranya sebagai berikut.

1. Dapat menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri
2. Membuat Investor asing ingin menanamkan modal di Indonesia
3. Dapat meningkatkan keamanan dalam negeri
4. Dapat membentuk Gerakan Nasional Orang Tua Asuh
5. Dapat membentuk Gerakan Wajib Belajar
6. Dapat membentuk Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA)
7. Berkurangnya Pengangguran
8. Sukses dalam swasembada pangan
9. Dapat mengurangi masyarakat yang buta huruf
10. Mengsukseskan sistem keluarga berencana (KB)
11. Mengsukseskan Transmigrasi
12. Dapat mengembangkan produk domestik bruto per kapita di Indonesia, yang mana pada tahun 1968 hanya berkisar AS$70 dan di tahun 1996 meningkat hingga AS$1.565

Kekurangan Sistem Pemerintahan masa Orde Baru

Selain adanya kelebihan, juga terdapat beberapa kekurangan dalam sistem pemerintahan di masa orde baru yang di antaranya sebagai berikut.

1. Lebih dari 70% aset kekayaan negara di pegang oleh swasta
2. Kualitas tentara yang menurun yang kesejahteraannya tidak di perhatikan, dikarenakan level elit yang terlalu sibuk berpolitik
3. Kualitas birokrasi Indonesia yang kian menurun karena terjangkit penyakit Asal Bapak Senang. Hal tersebut juga merupakan kesalahan yang sangat fatal di masa orde baru, karena tanpa adanya birokrasi yang efektif maka negara pasti akan hancur
4. Tidak adanya rencana suksesi berupa pergantian kekuasaan Presiden selanjutnya
5. Menggunakan sistem kekerasan untuk menciptakan kedamaian dan keamanan, seperti pada operasi Penembak Misterius atau yang di singkat dengan ‘Petrus’
6. Kebebasan pers yang begitu terbatas, oleh karena itu juga banyak koran dan berbagai majalah di bredel
7. Kritik di bungkam serta oposisi tersebut di haramkan
8. Terjadinya pelanggaran HAM yang sangat berat bagi bangsa non-pribumi, terkhususnya bagi masyarakat transmigran asal Tionghoa.
9. Meningkatnya kesenjangan sosial, yang mana perbedaan pendapatan sangat tidak merata bagi yang kaya dan yang miskin
10. Terjadinya kecemburuan pada transmigran asal Jawa yang memperoleh tunjangan pemerintah yang besar di setiap tahunnya
11. Timbulnya rasa ketidakpuasan bagi masyarakat di luar Jawa karena adanya kesenjangan pembangunan
12. Meningkatnya korupsi, kolusi, dan juga nepotisme

Pasca Berakhirnya Masa Orde Baru

Orde Baru dinyatakan telah berakhir sejak Presiden Soeharto mundur dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia di tahun 1998, yang mana masa itu juga di kenal dengan nama ‘Era Reformasi’. tetapi dalam jajaran kepemerintahan di masa Reformasi tersebut, masih terdapat beberapa tokoh-tokoh penting yang menjabat di dalamnya. Oleh karena itulah sebagian besar masyarakat Indonesia juga menyebutnya dengan kata Orde Baru masih belum berakhir atau juga di kenal dengan istilah ‘Era Pasca Orde Baru’.

Perubahan bentuk pemerintahan masa Orde Baru ke Era Reformasi tersebut relatif berjalan lancar, meski menimbulkan kerusuhan pada kelompok etnik dan juga terpisahnya Timor Timur dari Indonesia. Adalah B.J. Habibie yang merupakan seorang tokoh penting dalam mendirikan landasan baru bagi pemerintahan ini.